Gubernur Jawa Barat KDM meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tidak hanya mengandalkan metode uji sampel dalam memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat. Menurutnya, pemeriksaan yang lebih menyeluruh diperlukan agar setiap penggunaan anggaran dapat terpantau secara akurat dan transparan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada celah yang dapat memicu penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, kutip https://yes77.bigcartel.com/
KDM menegaskan bahwa tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah semakin tinggi, sehingga proses audit harus mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi keuangan daerah. Dengan cakupan pemeriksaan yang lebih luas, potensi kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan anggaran dapat terdeteksi lebih dini. Ia berharap hasil audit tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga menjadi instrumen perbaikan tata kelola pemerintahan.
Permintaan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat transparansi dan pengawasan keuangan publik. KDM meyakini bahwa audit yang lebih komprehensif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah sekaligus mendorong terciptanya budaya pengelolaan anggaran yang lebih profesional, efektif, dan bertanggung jawab.